Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh peluncuran 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pesantren yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Abdul Muhaimin Iskandar. Program ini dinilai sejalan dengan aspirasi Jawa Tengah untuk mengembangkan SPPG yang berbasis di sekolah dan pesantren.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan di sekolah-sekolah yang sudah memiliki infrastruktur berupa kantin. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sambil memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik.
Lebih jauh, Sumarno menambahkan bahwa MBG yang diterapkan di pondok pesantren akan memanfaatkan pengalaman para pengelola pesantren yang sudah terbiasa memenuhi kebutuhan makanan santri. Namun, implementasi ini dihadapkan pada peraturan dari pusat yang menetapkan bahwa SPPG harus mampu melayani antara 3.000 hingga 3.500 paket makanan. Hal ini menjadi hambatan, mengingat jumlah siswa di sekolah seringkali tidak memenuhi kriteria tersebut.
"Jika program untuk pesantren sudah diluncurkan, tentu kami akan memberi dukungan penuh. Untuk sekolah, kami ingin melibatkan kantin yang ada, tetapi sayangnya pemerintah pusat meminta jumlah paket yang terlampau tinggi bagi sekolah," jelas Sumarno setelah Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung DPRD Jateng pada Selasa (27/05/2025).
Keinginan Jawa Tengah untuk melibatkan kantin dalam program ini sebagian besar didasari oleh keberhasilan program kantin sehat di tingkat SMA yang telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga diminta untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mempercepat implementasi MBG, termasuk dalam hal koordinasi dan penyediaan lokasi yang memadai.
