Tidak hanya itu, Teguh Aprianto juga membeberkan bahwa ada sejumlah nama pejabat yang data-datanya diretas oleh pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran ini. Di antara nama-nama tersebut terdapat Presiden Jokowi, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta beberapa pejabat lainnya.
Menurut Teguh Aprianto, kebocoran data ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, baik karena besarnya jumlah data yang terlibat maupun karena sensitivitas informasi yang terdapat dalam data tersebut. Kebocoran ini menjadikan dugaan atas kerentanan keamanan data di lingkungan pemerintah yang seharusnya memiliki sistem keamanan yang kuat.
Permasalahan kebocoran data yang melibatkan presiden dan pejabat tinggi negara tentu menjadi PR besar bagi pemerintah. DPR sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah merasa perlu terlibat langsung dalam menjaga dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Oleh karena itu, pemanggilan Menko Polhukam dan Menkominfo diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai insiden kebocoran data ini.
Dari sisi hukum, kebocoran data perlu menjadi perhatian serius karena dapat mencoreng citra negara dalam hal perlindungan data pribadi masyarakat. Data pribadi yang tersebar dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab, seperti tindak kejahatan atau penipuan.
