Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan program pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer, meskipun mendapat protes dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI mendesak agar program ini dihentikan dan dievaluasi, menciptakan ketegangan antara pihak pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak.
"Silakan saja KPAI memberikan pendapatnya. Bagi saya, yang terpenting adalah perhatian saya pada masyarakat Jawa Barat," ungkap Dedi usai menghadiri kuliah umum tentang nilai-nilai budaya dan tata kelola pemerintahan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia pada Selasa, 27 Mei 2025. Dalam pernyataannya, Dedi menekankan pentingnya program tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Program ini, yang disebut Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, telah menarik perhatian orang tua, terutama di wilayah Depok. Hingga pukul 12.00 WIB pada hari Senin, 26 Mei 2025, sudah ada 285 orang tua yang terdaftar untuk mengikutkan anak-anak mereka dalam pendidikan di barak militer. Dedi menilai tingginya angka pendaftaran ini mencerminkan kegelisahan masyarakat yang perlu ditangani dengan serius.
