Pusat Data Nasional (PDN) merupakan salah satu entitas vital yang menyimpan berbagai informasi sensitif yang berkaitan dengan keamanan nasional, keuangan, dan data pribadi warga negara. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap keamanan data di PDN semakin meningkat seiring dengan serangkaian pencurian data oleh hacker yang mengkhawatirkan. Dampak negatif dari pencurian data PDN oleh hacker tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tapi juga masyarakat secara luas.
Pertama-tama, pencurian data dari PDN bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar. Informasi keuangan dan transaksi pemerintah yang tersimpan dalam pusat data dapat dieksploitasi untuk tujuan kriminal seperti pencucian uang dan penipuan. Selain itu, kebocoran data pribadi warga negara juga dapat menyebabkan identitas mereka dicuri, yang kemudian digunakan untuk tujuan penipuan identitas atau kejahatan lainnya.
Selain itu, terjadinya pencurian data PDN dapat mengancam keamanan nasional dan kedaulatan negara. Data sensitif seperti rencana pertahanan, infrastruktur kritis, dan informasi intelijen dapat menjadi target bagi pihak asing yang berusaha merusak stabilitas negara.
Dalam konteks ini, tanggung jawab atas keamanan data di PDN seharusnya menjadi prioritas bagi pejabat yang terkait. Daftar pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan pusat data nasional meliputi Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertahanan, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem keamanan dan pengawasan PDN diperkuat untuk mencegah serangan hacker dan pencurian data yang merugikan.
