Pertama-tama, relokasi para pegawai negeri sipil akan membawa perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas umum di Nusantara memadai untuk menampung kebutuhan penduduk yang akan bertambah dengan kedatangan lebih dari 10.000 pegawai negeri sipil. Hal ini mencakup infrastruktur seperti sekolah, pusat kesehatan, pasar, dan transportasi publik.
Selain itu, relokasi ini juga berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat pribumi di sekitar area Nusantara. Pemerintah harus memastikan bahwa relokasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para pegawai negeri sipil yang dipindahkan, tetapi juga untuk penduduk lokal, baik dalam hal ketersediaan lapangan kerja maupun peningkatan ekonomi lokal.
Dari segi lingkungan, perpindahan ibukota ke Nusantara juga memerlukan perencanaan yang matang untuk menjaga ekosistem serta keberlanjutan sumber daya alam di wilayah tersebut. Kalimantan Timur dikenal dengan kekayaan alamnya, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa pembangunan akan dilakukan dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak psikologis dari relokasi ini pada para pegawai negeri sipil yang akan dipindahkan. Keberhasilan transisi ini tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik dan infrastruktur Nusantara, tetapi juga oleh kesiapan mental dan kesejahteraan para pegawai yang akan menghadapi perubahan besar dalam kehidupan mereka.
