Pak Darto, pengemudi ojek online di Jakarta, menyatakan kebingungannya jika BBM naik lagi. “Bensin naik, tarif ojol gak ikut naik. Yang susah ya kami-kami ini,” keluhnya.
Pro-Kontra di Kalangan Ekonom dan Pengamat Sosial
Beberapa ekonom mendukung penghapusan subsidi, dengan catatan ada kompensasi yang memadai dan akurat. Sementara itu, pengamat sosial memperingatkan potensi gejolak sosial jika kebijakan ini dilaksanakan secara mendadak dan tanpa komunikasi publik yang baik.
“Ini bukan hanya isu ekonomi, tapi juga isu kepercayaan publik. Pemerintah harus jujur dan terbuka menjelaskan alasannya, serta memastikan tidak ada yang tertinggal,” ujar Ninik, peneliti dari lembaga kebijakan publik di Jakarta.
Langkah Transisi Harus Terukur dan Transparan
Pemerintah menyatakan belum menetapkan tanggal resmi penghapusan, namun skenario sedang dimatangkan. Evaluasi menyeluruh terhadap data penerima subsidi dan kesiapan sistem digitalisasi bantuan menjadi syarat utama agar kebijakan ini tidak kontraproduktif.
Skema digital seperti MyPertamina akan terus dikembangkan untuk memastikan hanya warga yang berhak menerima subsidi kompensasi, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan kepercayaan publik.
