Tampang.com | Pemerintah tengah mengkaji penghapusan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, khususnya jenis Pertalite, yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Rencana ini menimbulkan kekhawatiran luas, terutama soal dampaknya terhadap biaya hidup dan daya beli masyarakat.
Kebijakan Efisiensi atau Beban Baru?
Menurut Kementerian ESDM, subsidi BBM membebani anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Dengan alasan efisiensi dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, pemerintah berencana mengalihkan subsidi langsung ke masyarakat lewat skema bantuan tunai.
Namun, pengamat ekonomi energi dari UGM, Dr. Wibowo Santoso, menyatakan bahwa penghapusan subsidi tanpa kesiapan infrastruktur dan distribusi bantuan bisa menimbulkan efek domino terhadap harga kebutuhan pokok.
“Jika BBM naik, maka ongkos logistik naik, dan pada akhirnya harga pangan serta barang lainnya ikut terkerek. Ini risiko besar jika tidak disertai skema proteksi sosial yang kuat,” jelasnya.
Masyarakat Menengah ke Bawah Jadi Korban?
Data dari BPH Migas menunjukkan bahwa 70% pengguna Pertalite adalah masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Kenaikan harga BBM tentu akan berdampak langsung pada pengeluaran mereka, mulai dari transportasi hingga biaya hidup harian.
