Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dan kompetensi ormas keagamaan dalam menjalankan usaha pertambangan, serta perencanaan mitigasi terhadap dampak lingkungan dan keselamatan kerja yang mungkin terjadi.
Sebagai partai politik, Gerindra juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun regulasi yang menyeluruh terkait dengan pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan mengawasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh ormas keagamaan.
Dalam hal ini, peran DPR juga menjadi penting dalam mengawasi implementasi dan pengawasan terhadap setiap izin tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan. DPR perlu memastikan bahwa pemberian izin tersebut tidak hanya menguntungkan pihak ormas keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
