Dari perspektif ekonomi, memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang dapat dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung inklusi ekonomi. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan penegakan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan pertanggungjawaban sosial.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah, melalui BKPM, untuk memastikan bahwa setiap izin tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan didasari atas pertimbangan yang matang terkait aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perlindungan hukum yang cukup serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan operasional tambang yang dilakukan oleh ormas keagamaan.
Menyikapi isu ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas terkait dengan dampak dari pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan. Dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap kegiatan tambang oleh ormas keagamaan juga merupakan hal yang penting sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan kerja.
Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dan kompetensi ormas keagamaan dalam menjalankan usaha pertambangan, serta perencanaan mitigasi terhadap dampak lingkungan dan keselamatan kerja yang mungkin terjadi.
