Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ormas keagamaan yang diberikan izin pengelolaan tambang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam mengelola tambang secara bertanggung jawab. Hal ini harus diikuti dengan pengawasan ketat dan evaluasi periodik untuk mencegah kerugian lingkungan dan kecelakaan kerja.
Hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga keseimbangan antara pemberian kesempatan kepada ormas keagamaan untuk berusaha, namun tetap memastikan bahwa kegiatan ekonomi tersebut tidak membahayakan lingkungan dan keamanan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap pemberian izin tambang dilakukan setelah melalui proses evaluasi yang ketat terhadap kelayakan dan kemampuan pihak yang akan mengelola tambang.
Dari perspektif ekonomi, memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang dapat dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung inklusi ekonomi. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan penegakan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan pertanggungjawaban sosial.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah, melalui BKPM, untuk memastikan bahwa setiap izin tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan didasari atas pertimbangan yang matang terkait aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perlindungan hukum yang cukup serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan operasional tambang yang dilakukan oleh ormas keagamaan.
Menyikapi isu ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas terkait dengan dampak dari pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan. Dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap kegiatan tambang oleh ormas keagamaan juga merupakan hal yang penting sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan kerja.
