Pemerintah Indonesia belakangan ini tengah dihebohkan dengan pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang melakukan protes terhadap pemotongan anggaran Kementerian Investasi. Bahlil menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target investasi 2025. Tindakan protes yang dilakukan oleh Bahlil ini menuai perhatian luas dari masyarakat dan pelaku dunia usaha.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan protes saat membahas terkait pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR. Dia menyebut, anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian PPN/Bappenas sangat kecil dan tidak sebanding dengan beban kerja untuk menarik investasi masuk ke Indonesia pada tahun 2025.
Adapun, pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2025 mencapai Rp681 miliar. Menurutnya, angka itu jauh lebih sedikit dengan DIPA TA 2024 sebesar Rp1,2 triliun dengan target investasi Rp1.600 triliun. Sementara, dengan pagu indikatif yang diberikan untuk tahun depan, target investasi yang diberikan sebesar Rp1.850 triliun.
Dalam menyikapi pemotongan anggaran yang mencuat ke publik, Bahlil membuat pernyataan yang cukup tegas. Ia mengancam akan menurunkan target investasi Indonesia di tahun 2025 jika kebijakan pemotongan anggaran tersebut tidak segera ditinjau ulang oleh pemerintah. Ancaman tersebut tentunya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena target investasi tersebut merupakan salah satu indikator kinerja ekonomi yang menjadi sorotan baik dari dalam maupun luar negeri.
