Tidak hanya itu, pengelolaan anggaran restorasi rumah dinas Gubernur juga harus transparan dan akuntabel. Setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Pihak terkait, baik itu dari pemerintah maupun lembaga terkait, perlu memastikan bahwa anggaran sebesar Rp 22,2 miliar tersebut benar-benar digunakan secara efisien untuk merestorasi rumah dinas Gubernur sesuai dengan standar pelestarian bangunan bersejarah.
Lebih lanjut, penting untuk melibatkan para ahli dan pakar di bidang pelestarian cagar budaya untuk ikut serta dalam proses restorasi rumah dinas Gubernur. Dengan demikian, proses restorasi dapat dilakukan sesuai dengan standar teknis dan etika pelestarian bangunan bersejarah.
Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta bukan hanya merupakan tempat tinggal bagi pejabat negara, namun juga merupakan bagian dari identitas dan sejarah ibu kota. Melalui anggaran restorasi sebesar Rp 22,2 miliar ini, diharapkan rumah dinas Gubernur dapat terus terjaga keberadaannya sebagai salah satu bangunan cagar budaya yang berharga bagi masyarakat Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Dengan pemeliharaan yang tepat, bangunan ini akan terus menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah dan perkembangan ibu kota negara.
Dengan demikian, langkah Gubernur Heru Budi Hartono untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22,2 miliar untuk restorasi rumah dinas Gubernur dapat dipandang sebagai tindakan yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian cagar budaya dan sejarah bangsa. Dengan bantuan para ahli dan keterlibatan masyarakat, diharapkan restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal dalam menjaga keberlangsungan warisan sejarah bangsa.
