Selain itu, kebijakan larangan hijab yang diterapkan oleh pemerintah Tajikistan juga mencerminkan konflik internal antara pendekatan sekuler dan nilai-nilai keagamaan. Meskipun mayoritas warga Tajikistan mengidentifikasi diri sebagai Muslim, pemerintah yang cenderung sekuler mengambil tindakan untuk membatasi ekspresi keberagamaan. Ini menimbulkan pertentangan antara otoritas agama dan pemerintah yang berusaha untuk memimpin dengan otoritas sekuler.
Seiring dengan reaksi internasional yang mengecam langkah Tajikistan ini, pemerintah tetap teguh dalam keputusannya untuk melarang penggunaan hijab di tempat-tempat umum. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Tajikistan dalam menerapkan kebijakan ini, meskipun mendapat sorotan dari dunia internasional.
