Selain alasan keamanan dan citra negara, larangan berhijab di Tajikistan juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya penguatan kontrol pemerintah terhadap kehidupan publik. Dengan mengatur pakaian yang dikenakan oleh warganya, pemerintah memiliki kendali lebih terhadap bagaimana masyarakat Tajikistan berekspresi dalam ruang umum. Ini mencerminkan pengaruh otoriterisme yang meluas dalam berbagai aspek kehidupan di Tajikistan, termasuk ekspresi keagamaan.
Selain itu, kebijakan larangan hijab yang diterapkan oleh pemerintah Tajikistan juga mencerminkan konflik internal antara pendekatan sekuler dan nilai-nilai keagamaan. Meskipun mayoritas warga Tajikistan mengidentifikasi diri sebagai Muslim, pemerintah yang cenderung sekuler mengambil tindakan untuk membatasi ekspresi keberagamaan. Ini menimbulkan pertentangan antara otoritas agama dan pemerintah yang berusaha untuk memimpin dengan otoritas sekuler.
