Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kecaman keras terhadap Israel atas pengumuman penyitaan 800 hektare tanah di wilayah Tepi Barat yang didudukinya saat ini. Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan resolusi yang relevan. Mereka mengecam pendudukan Israel dan meminta komunitas internasional untuk menghentikan pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh para pemukim Israel.
Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa penyitaan tanah Palestina oleh Israel harus dihentikan, dan tanah yang disita harus dikembalikan kepada rakyat Palestina sesuai dengan hak mereka. Mereka juga mengecam percepatan pembangunan permukiman ilegal oleh Israel, yang telah dilaporkan oleh kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembangunan ini dianggap dapat menghilangkan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang layak, yang telah lama menjadi harapan bagi rakyat Palestina.
Tindakan Israel dalam menyita tanah di Tepi Barat telah mengundang kecaman dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Arab lainnya dan organisasi internasional. Selain itu, penyitaan tersebut juga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menambah ketegangan di wilayah tersebut.
Penyitaan tanah di Tepi Barat oleh Israel merupakan bagian dari konflik yang terus berlangsung antara Israel dan Palestina. Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza direbut oleh Israel dalam perang Arab-Israel tahun 1967, dan sejak itu konflik antara kedua pihak belum menemukan titik akhir yang jelas. Hal ini telah menyebabkan penderitaan yang terus-menerus bagi rakyat Palestina dan menciptakan ketegangan yang mempengaruhi kestabilan di wilayah tersebut.
Reaksi keras dari Arab Saudi juga mencerminkan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi di wilayah tersebut. Mereka menekankan pentingnya untuk menjaga perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina, serta menegaskan bahwa komunitas internasional harus bertindak untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel.
