Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di Indonesia akan tetap berlanjut hingga tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah forum penting yaitu Rapat Paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada tanggal 20 Mei 2025. Dalam momen tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026 akan didasarkan pada evaluasi dari langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan selama ini. "Kami akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi, dan penyusunan APBN 2026 ini akan memakai seluruh evaluasi yang telah kami lakukan di tahun ini," tutur Sri Mulyani.
Pelaksanaan efisiensi anggaran ini didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang sudah rampung pada 7 Maret 2025. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengarahkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga hingga mencapai Rp 256,1 triliun, serta efisiensi dalam pos transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun. Anggaran yang sangat besar ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam mengelola keuangan dan memprioritaskan penggunaan anggaran secara bijaksana.
