Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kebijakan ini menjadi buah bibir, Shuntian Chemical Group mengumumkan pencabutan aturan mengenai tenggat waktu untuk menikah. Mereka juga menegaskan tidak ada karyawan yang dipecat akibat status pernikahan mereka. Hal ini menunjukkan reaksi cepat dari manajemen untuk memperbaiki citra perusahaan setelah mendapatkan backlash dari masyarakat.
Seorang staf pemerintah menyoroti bahwa pemberitahuan dari perusahaan tersebut melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kontrak Kerja di China. Ini menjadi pengingat bahwa meski pernikahan dianggap penting dalam budaya Tiongkok, hak individu untuk memilih status pernikahan harus dihormati. Profesor Yan Tian, yang mengajar di Sekolah Hukum Universitas Peking, berpendapat bahwa kebijakan tersebut menyalahi prinsip kebebasan menikah dan oleh karenanya dianggap tidak konstitusional.
Melesetnya angka pernikahan di China menjadi perhatian serius. Data menunjukkan bahwa jumlah pernikahan di negara tersebut mencapai titik terendah baru, dengan hanya 6,1 juta pernikahan pada tahun lalu, mengalami penurunan sekitar 20,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 7,68 juta. Fenomena ini memicu kekhawatiran tentang masa depan lanskap demografi di negara dengan populasi terpadat di dunia.
Berbanding terbalik dengan angka pernikahan, China mencatat kelahiran baru sebanyak 9,54 juta bayi pada tahun lalu, sebuah kenaikan yang dilaporkan meningkat 520.000 dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan ini menjadi sorotan meskipun seorang demografer di Lembaga Penelitian Populasi YuWa China, He Yafu, menyatakan bahwa peningkatan tersebut mungkin hanya bersifat sementara dan dipicu oleh tradisi tertentu, di mana banyak keluarga lebih memilih untuk melahirkan anak pada Tahun Naga, yang dianggap membawa keberuntungan.
