Nemec menegaskan bahwa reformasi ini menegaskan sikap Uni Eropa dalam mengelola migrasi serta memastikan negara-negara mitra mematuhi aturan hukum internasional. Ia menambahkan bahwa proses reformasi ini didukung kuat oleh presidensi Dewan Uni Eropa yang saat ini dipegang oleh Polandia.
Proses Legislasi dan Penerapan Aturan Baru
Meskipun kesepakatan sudah dicapai antara Parlemen Eropa dan Dewan UE, aturan ini masih harus melalui proses pengesahan resmi agar dapat berlaku sebagai hukum. Jika disahkan, aturan ini akan menjadi alat efektif bagi Uni Eropa untuk lebih tegas dalam memberikan fasilitas bebas visa kepada negara-negara yang benar-benar layak secara aspek hak asasi manusia dan hukum internasional.
Uni Eropa bergerak menuju penguatan kebijakan visa dengan menambah kriteria penangguhan fasilitas bebas visa. Negara-negara yang melanggar hak asasi manusia atau hukum kemanusiaan internasional, serta negara dengan tingkat migrasi ilegal atau pengakuan suaka yang bermasalah, kini berisiko kehilangan hak istimewa bebas visa ke kawasan Schengen. Kebijakan ini menjadi tanda tegas UE dalam menegakkan prinsip kemanusiaan dan keamanan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
