Namun, tidak semua orang merasa terganggu oleh retorika yang digunakan Trump pada hari Jumat tersebut. Sebuah jajak pendapat Ipsos yang diterbitkan pada bulan Juni dan ditugaskan oleh Earth4All non-profit dan Global Commons Alliance menemukan bahwa 41% orang Amerika percaya bahwa "memiliki pemimpin kuat yang tidak perlu repot dengan parlemen dan pemilu" adalah cara yang sangat baik atau cukup baik untuk memerintah. Beberapa orang muda dan berpenghasilan lebih tinggi secara khusus menunjukkan dukungan terhadap sentimen tersebut, menurut jajak pendapat tersebut, kata Owen Gaffney, co-leader dari Earth4All.
Trump dengan mudah meraih nominasi dari Partai Republik untuk pemilihan November meskipun telah divonis pada bulan Mei atas 34 dakwaan kejahatan memalsukan catatan bisnis dalam penuntutan negara bagian New York yang melibatkan $130.000 yang dibayarkan kepada aktor film dewasa Stormy Daniels setelah dia mengklaim adanya hubungan seksual di luar nikah dengan Trump. Trump juga sedang menghadapi dakwaan mencoba membalikkan hasil pemilihan 2020 yang kalah dari Biden - upaya yang didukung pada 1 Juli ketika Mahkamah Agung AS dengan tiga anggota yang diangkat oleh Trump memutuskan bahwa Trump memiliki kekebalan dari penuntutan untuk tindakan apa pun yang dianggap resmi. Selain itu, dia juga menghadapi hukuman perdata multimillion-dollar untuk penipuan dan tuduhan pemerkosaan yang dianggap oleh hakim sebagai cukup benar.
Pernyataan kontroversial Trump ini tidak hanya menjadi sorotan di kalangan masyarakat, tapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap jalannya demokrasi di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif setiap warga negara dalam proses pemilihan untuk memastikan kelangsungan demokrasi yang sehat. Demokrasi yang kuat memerlukan partisipasi aktif dari warga negara dalam memilih pemimpinnya.
Pemimpin yang dipilih secara sah melalui pemilihan umum adalah gambaran dari kehendak rakyat yang tercermin dalam proses demokrasi. Kemauan untuk tidak melakukan pemilihan suara lagi, yang disuarakan oleh seorang pemimpin, menunjukkan ancaman terhadap prinsip demokrasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang mendalam akan hak dan kewajiban politik setiap warga negara dalam memastikan perlindungan demokrasi.
