Tampang.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengklaim program BBM satu harga tidak bermuatan politis. Program itu murni untuk memberantas ketimpangan harga di tengah masyarakat. Menciptakan pemerataan dan kesejahteraan dari Sabang hingga Merauke.
Pemerintah melalui program itu berkeinginan masyarakat nusantara mendapatkan harga terjangkau. Diharap masyarakat menikmati dan mengakses harga energi di pasaran setara. Selain harga murah, masyarakat sebagai konsumen utama energi juga mendapat pelayanan terbaik.
”Tujuan utama program BBM satu harga menyuguhkan pelayanan melalui paket satu harga energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, BPH Migas melakukan pengawalan dan pengawasan secara saksama di lapangan,” tutur Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio,Kamis (23/11).
Pengawasan perlu untuk memastikan program itu tepat sasaran. Tidak terjadi penyelewengan dan benar-benar menyentuh kalangan rakyat jelata dan kaum sandal jepit. Tanpa pengawalan ketat, dikhawatirkan alokasi energi tersebut tidak sesuai peruntukannya. ”Penyelewengan sudah minim. Makanya, kami selalu hadir supaya BBM itu tidak meleset dari sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat miskin,” ulas Jugi.
Jugi mengaku tidak khawatir program itu bakal membebani PT Pertamina. Pasalnya, volume BBM satu harga untuk daerah terpencil masih relatif kecil dibanding volume penjualan Pertamina. Di mana, volume penjualan Pertamina mencapai 65-70 juta kiloliter (KL) per tahun termasuk public service obligation (PSO) dan non PSO fuel.
