Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967, dengan cengkeraman ekonomi yang kuat yang memungkinkan dua pemberi utang Israel berfungsi sebagai bank koresponden di wilayah Palestina. Namun, situasi ini bisa berubah jika Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang berhaluan sayap kanan merealisasikan ancaman untuk memutuskan jalur penting perbankan bulan depan.
Smotrich mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengalihkan US$35 juta pendapatan pajak otoritas Palestina kepada keluarga korban "terorisme," sebuah tindakan yang menuai kecaman dari Amerika Serikat. Setelah tiga negara Eropa mengakui negara Palestina pada bulan Mei, Smotrich pun mengatakan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa dia tidak akan memberikan ganti rugi kepada bank-bank yang mentransfer dana mulai akhir Juni.
Bank sentral dan kementerian keuangan Israel menolak berkomentar ketika dihubungi oleh AFP. Saluran perbankan yang digunakan untuk membayar impor Tepi Barat, termasuk komoditas penting seperti air, bahan bakar, dan makanan, menangani US$8 miliar per tahun. Sementara itu, bisnis Palestina menerima hampir US$1,7 miliar per tahun untuk ekspor, menurut Otoritas Moneter Palestina.
Situasi ekonomi dan politik yang kritis ini semakin menambah tekanan terhadap keberlangsungan eksistensi Otoritas Palestina. Di satu sisi, sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Israel menghambat perkembangan ekonomi Palestina, sedangkan kekerasan yang terus berlanjut hanya memperburuk kondisi masyarakat Palestina secara keseluruhan. Upaya diplomatik dan bantuan internasional akan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas Palestina. Selain itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengembalikan kestabilan ekonomi dan keamanan bagi masyarakat Palestina demi keberlangsungan Otoritas Palestina. Dengan kondisi politik dan ekonomi yang semakin merosot, terus menerusnya dukungan internasional terhadap Palestina akan menjadi hal krusial dalam mengatasi ancaman kolaps pemerintahan Palestina. Aspek-aspek di atas perlu menjadi perhatian baik dari pemerintah Palestina sendiri maupun dari komunitas internasional untuk mencegah potensi kolaps yang semakin nyata. Dukungan kuat serta pendekatan yang bijaksana dari seluruh pihak perlu diperkuat demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat Palestina. Aksi konkret diharapkan dapat memperkuat kedudukan Otoritas Palestina serta mengatasi ancaman kolaps yang semakin menghantui Palestina pada masa yang akan datang. Selain itu, jalur negosiasi secara diplomatis perlu digencarkan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan bagi perdamaian dan stabilitas di wilayah Palestina.
