Palestina kembali mendapat penolakan dalam upayanya untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah Amerika Serikat menggunakan hak veto-nya di Dewan Keamanan PBB. Keputusan ini menunjukkan bahwa konflik politik antara Palestina dan Israel masih menjadi isu hangat yang sulit untuk diselesaikan. Dengan demikian, ini menunjukkan dampak besar eksternal dalam upaya Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Pada 2011, Palestina mengajukan permohonan untuk menjadi anggota PBB. Namun, upaya ini dihalangi oleh veto Amerika Serikat, sebuah keputusan yang dianggap mendiskreditkan legitimasi proses kemerdekaan Palestina. Sejak saat itu, Palestina hanya memiliki status pengamat non-anggota di PBB, yang memberinya hak untuk berbicara di majelis tetapi tidak memiliki hak suara.
Keputusan veto Amerika Serikat ini memunculkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk negara-negara di Timur Tengah, organisasi internasional, dan aktivis hak asasi manusia. Mereka mengecam tindakan Amerika Serikat yang dianggap menghalangi proses perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Perebutan konflik Palestina-Israel menjadi perhatian dunia internasional, karena konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa adanya solusi yang memuaskan. Hal ini juga menjadi perhatian khusus di PBB, di mana pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka menjadi isu penting.
Namun, tampaknya keputusan politik dan kepentingan strategis negara-negara besar, terutama Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sangat mempengaruhi proses pengakuan Palestina di tingkat internasional. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu Israel, memiliki kebijakan luar negeri yang konsisten dalam menolak upaya Palestina untuk mendapatkan pengakuan secara internasional.
