“Kan persoalan kita sekarang mobilisasi orang, barang dan jasa. Artinya jasa pelayanan kepada masyarakat. Saat ini saya ke perbatasan susah, kalau saya pakai tiket maskapai yang ada selain MAF, kasihan masyarakat tidak dapat tiket,” ungkapnya, Sabtu (25/11) di rumah jabatan Bupati Malinau.
Menurutnya, kalau pemerintah daerah harus mencarter pesawat selain MAF tentu harus membayar mahal, karena maskapai lain murni ambil untung dan tidak seperti MAF yang tujuannya memang misi pelayanan. Apalagi saat keadaan penurunan pendapatan saat ini.
“Kalau saya terbang, kasian masyarakat tertahan untuk terbang. Terus saya paksakan ke perbatasan, tidak nyaman bagi saya. Lalu kalau saya tidak pergi, pekerjaan pemerintah gak jalan,” katanya dilematis.
Ia berharap pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengambil kebijakan khusus terkait penerbangan MAF.
