Pemerintahan Presiden Donald Trump, dengan dukungan dari pengusaha dan inovator terkenal Elon Musk, telah melaksanakan kebijakan yang berdampak besar pada komposisi birokrasi federal Amerika Serikat. Salah satu langkah paling signifikan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal yang melibatkan ribuan pegawai pemerintahan. Pada hari Jumat, 16 Februari 2025, lebih dari 9.500 pegawai dari beragam sektor pemerintah, seperti pengelolaan lahan federal dan layanan kesehatan untuk veteran, diputuskan untuk diberhentikan. Kebijakan ini diambil di tengah kritik dan penolakan yang meluas.
Gelombang PHK ini tidak menyasar semua pegawai, tetapi lebih menargetkan mereka yang masih dalam masa percobaan, di mana perlindungan kerja mereka lebih lemah dibanding pegawai tetap. Departemen Dalam Negeri, Departemen Energi, Departemen Urusan Veteran, Departemen Pertanian, dan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat adalah beberapa lembaga yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini. Selain PHK, sekitar 75.000 pegawai federal lainnya juga mengambil tawaran pesangon untuk keluar secara sukarela, menciptakan dampak lebih lanjut pada struktur organisasi pemerintahan.
Kebijakan yang diprakarsai Trump ini berakar dari pandangan bahwa birokrasi federal AS terlalu besar dan boros. Di tengah utang nasional yang melambung hingga mencapai $36 triliun dan defisit anggaran sekitar $1,8 triliun pada tahun lalu, langkah ini dianggap sebagai upaya reformasi yang mendesak. Namun, kebijakan ini sangat kontroversial, terutama di kalangan anggota Partai Demokrat yang menilai bahwa langkah-langkah tersebut melampaui wewenang legislatif yang seharusnya. Meski begitu, banyak anggota Partai Republik tetap mendukung kebijakan pemangkasan ini.
