Langkah-langkah perlindungan bagi perempuan dalam kasus perceraian, termasuk akses ke layanan konseling, bantuan hukum, dan perlindungan dari kekerasan, harus menjadi prioritas untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan di negara tersebut.
Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat. Tindakan pencegahan dan perlindungan bagi korban kekerasan merupakan langkah yang krusial dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan perempuan di Korea Utara.
Tantangan dalam Mengubah Kebijakan Perceraian
Mengubah kebijakan terkait perceraian di Korea Utara tidaklah mudah, mengingat kondisi politik dan sosial yang sangat terpengaruh oleh ideologi otoriter. Namun, melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada hak asasi manusia, perubahan dapat diwujudkan untuk melindungi hak-hak individu, terutama bagi perempuan dalam situasi perceraian.
Perlunya akses yang lebih mudah kepada bantuan hukum dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi kunci dalam merombak kebijakan perceraian di Korea Utara. Dengan memberikan dukungan lebih kepada pasangan yang bercerai, terutama kepada perempuan, negara dapat memastikan bahwa mereka tidak harus menerima hukuman yang tidak adil akibat perceraian.
Perubahan yang melindungi hak-hak individu dalam perceraian juga akan membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Pemerintah Korea Utara perlu memperhatikan kasus-kasus perceraian secara holistik, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keamanan dari seluruh individu yang terlibat dalam proses perceraian.
