Bangladesh dilanda demo besar-besaran. Ribuan mahasiswa telah turun ke jalan di Ibu Kota Dhaka serta memblokir jalan raya utama yang menghubungkan ibu kota ke kota lain, Rabu waktu setempat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes nasional atas pemberlakuan kuota khusus anak-anak pahlawan kemerdekaan untuk bekerja sebagai pegawai negeri (PNS). Sejumlah pelajar perguruan tinggi merasa bahwa aturan ini sangat diskriminatif.
Protes ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Pemberlakukan sistem kuota terbaru mencadangkan 30% jabatan di pemerintahan untuk anak-anak dari mereka yang berjuang untuk memenangkan kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Lalu 10% untuk perempuan, dan 10% untuk penduduk di distrik tertentu. Namun, bagi para pelajar, hanya kuota dukungan etnis minoritas dan penyandang disabilitas, dengan jumlah 6%, sebagai satu-satunya unsur yang harus tetap dipertahankan. Sisanya dianggap hanya akan mempersulit lapangan pekerjaan.
Menanggapi hal tersebut, pemimpin protes Rasel Ahmed dari Universitas Chittagong menyatakan, "Kami tidak akan kembali ke ruang kelas sampai permintaan kami dipenuhi." Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang dirasakan oleh kalangan mahasiswa atas kebijakan yang dianggap merugikan.
Kritik juga datang dari Meena Rani Das, mahasiswi berusia 22 tahun, yang menyoroti dampak negatif sistem kuota terbaru. Ia menegaskan, "Kami juga tidak menginginkan kuota pekerjaan bagi perempuan karena perempuan tidak lagi tertinggal. Perempuan maju dengan bakat mereka. Namun sistem kuota menciptakan hambatan dan merampas hak-hak kita." Hal ini menunjukkan adanya resistensi terhadap kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di tempat kerja.
