Klaim China atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal dengan nilai puluhan triliun dolar, telah menimbulkan kekhawatiran serius bagi negara-negara di kawasan tersebut. Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016 bahkan menyatakan bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum, namun Beijing menolak keputusan tersebut, menegaskan klaimnya atas wilayah tersebut.
Vietnam, salah satu negara yang juga turut terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan, telah memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat, menjadikan mereka mitra strategis yang komprehensif. Peningkatan hubungan ini dilakukan pada kunjungan Presiden Joe Biden ke Hanoi pada bulan September tahun lalu. Kritenbrink menegaskan pentingnya kemitraan AS-Vietnam dan memastikan bahwa semua perjanjian yang dicapai dilaksanakan dengan baik.
Bagaimana posisi Indonesia dalam menghadapi ketegangan di Laut Cina Selatan? Indonesia memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut dan telah mengambil langkah-langkah diplomasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Sebagai negara maritim, Indonesia juga memiliki kepentingan kuat dalam menjaga kestabilan dan keamanan di Laut Cina Selatan, yang menjadi jalur strategis bagi perdagangan internasional.
Kementerian Luar Negeri Indonesia telah secara konsisten mendorong dialog dan kerja sama antar negara yang terlibat, dengan menganut prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia juga memiliki peran penting dalam ASEAN, yang telah mendukung proses negosiasi antara Tiongkok dan negara-negara lainnya untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara damai.
