Idealnya, kata dia, pemerintah daerah mengecek dulu kalau ada merek pupuk baru beredar di masyarakat. Mereka harus menelusuri asal-usul pupuk tersebut. “Jangan sampai masyarakat atau petani kita rugi. Intinya setelah kami memanggil dinas terkait, akan dikasih tahu hasil pertemuannya,” paparnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tasikmalaya Drs Heri Sogiri MM menjelaskan bahwa pupuk oplosan CV Azka Tani di Desa Pasirsalam Kecamatan Mangunreja sudah jelas tidak memiliki izin edar pupuk dan bukan termasuk pupuk bersubsidi. “Pengusaha pupuk tidak memiliki izin, berarti disebut ilegal,” jelasnya dalam wawancara terpisah.
Menurut Heri, dari sisi pengawasan, Disperindag mempunyai tim pengawasan peredaran pupuk di Kabupaten Tasikmalaya khusus yang bersubsidi, pupuk yang disalurkan oleh pemerintah.
“Kita awasi yang sudah ada. Kita juga enggak tahu itu (pupuk oplosan di Mangunreja, Red). Itu dari laporan polisi. Yang kita awasi itu peredaran pupuk subsidi dari pemerintah untuk masyarakat. Di luar itu bukan kewenangan kami. Kalau perusahaan pupuk oplosan itu tidak punya izin berarti itu liar,” jelasnya.
Jadi, kata dia, tugas Diskoperindag ketika di satu kecamatan, seperti di Kecamatan Cibalong pupuk tidak ada, kemudian dinas melakukan pengawasan distribusi ketersediaan pupuk ke kecamatan tersebut.
Menurut Heri, izin perusahaan penyalur pupuk itu sulit, penyalur harus ditunjuk dulu oleh distributor. Intinya pemerintah daerah hanya mengawasi pupuk bersubsidi yang sudah dilegalisasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
“Pupuk oplosan itu bukan pupuk subsidi. Yang kita awasi adalah pupuk yang subsidi,” tegasnya.
Penyidik Polsek Singaparna, sebelumnya, sampai Selasa (14/11), masih menunggu hasil uji laboratorium pupuk oplosan Mangunreja dari Lab Agro Kimia Lembang, Bandung. Itu untuk melengkapi berkas pemeriksaan kasus pupuk oplosan dengan tersangka CVA (30).
