Tak hanya itu, kritik juga ditujukan pada pihak Kementerian Kesehatan terlalu fokus pada proyek-proyek mercusuar seperti pengadaan ratusan laboratorium kateterisasi (Cath-lab) dan proyek genomik, yang dinilai tidak pro-rakyat dan lebih berorientasi pada kelompok tertentu.
Selain itu, campur tangan Kementerian Kesehatan dalam ranah profesi juga menimbulkan ketegangan, terutama terkait pembentukan kolegium secara sepihak.
Kritik terakhir yang disampaikan adalah mengenai krisis kepemimpinan berbasis keahlian di bidang kesehatan. Para profesor menilai bahwa kepemimpinan bidang kesehatan dipegang oleh pejabat yang tidak memiliki wawasan maupun pengalaman yang memadai di bidang kesehatan.
Mereka menyoroti perlunya seorang Menteri Kesehatan yang memiliki pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman yang mendalam di bidang kesehatan agar kebijakan yang diambil dapat lebih komprehensif dan berbasis kebutuhan nyata.
Menanggapi surat terbuka tersebut, Kementerian Kesehatan memberikan klarifikasi terkait beberapa pernyataan yang disampaikan oleh aliansi profesor tersebut, termasuk soal ketidakharmonisan antara Menkes Budi Gunadi Sadikin dengan organisasi profesi kesehatan.
Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa UU Kesehatan No 17 tahun 2023 justru menghilangkan liberalisasi sektor kesehatan yang sebelumnya disetir oleh organisasi massa dan individu tertentu, serta memastikan perlindungan kepada masyarakat.
