Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan adanya rencana kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rencana ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Dalam pernyataannya, Budi memastikan bahwa pada tahun 2025 iuran BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2026, pemerintah berencana untuk menyesuaikan besaran iuran guna memperkuat sistem keuangan BPJS Kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.
Meskipun rencana kenaikan iuran telah disiapkan, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku belum bisa mengungkapkan besaran kenaikan yang akan diberlakukan. “Saat ini masih dalam tahap kajian. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan membebani masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah,” ujar Budi dalam keterangannya kepada media.
Budi juga menegaskan bahwa keputusan akhir terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi nasional dan daya beli masyarakat. Pemerintah, katanya, juga akan memastikan bahwa kelompok penerima bantuan iuran (PBI) tetap mendapatkan subsidi agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala.
