Akuntabilitas merupakan konsep yang tak terpisahkan dari transparansi. Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran yang dilakukan. Salah satu upaya nyata dalam meningkatkan akuntabilitas adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus korupsi juga menjadi bagian integral dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Dengan menerapkan prinsip good governance, diharapkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dapat terwujud. Sehingga, dengan tata kelola pemerintahan yang baik, ruang gerak korupsi akan semakin ditekan.
Penggunaan teknologi informasi juga turut memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adopsi e-procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, diharapkan proses pengadaan menjadi lebih terbuka dan terkendali. Pemanfaatan teknologi juga diterapkan dalam sistem keuangan negara, dengan sistem pembayaran digital dan pelaporan keuangan elektronik yang meminimalisir celah korupsi.
