Menurut data dari Disnakertrans Jakarta, mayoritas perusahaan yang belum membayar THR Lebaran 2024 kepada karyawannya beroperasi di sektor-sektor industri tertentu, seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa. Beberapa alasan yang sering disebutkan oleh perusahaan terkait keterlambatan pembayaran THR antara lain adalah kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil, penurunan omset akibat pandemi, serta alasan administratif dan teknis lainnya. Namun demikian, alasan-alasan tersebut seharusnya tidak menjadi pembenaran untuk tidak memenuhi kewajiban membayar THR kepada karyawan, mengingat pentingnya tunjangan tersebut bagi kesejahteraan para pekerja.
Upaya penegakan hukum terkait ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar THR kepada karyawan memang diperlukan agar hak-hak karyawan dapat terlindungi. Disnakertrans Jakarta sebagai instansi terkait harus aktif dalam menindaklanjuti setiap aduan yang masuk serta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar THR kepada karyawan. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran THR dan konsekuensi hukum bagi perusahaan yang melanggarnya juga perlu ditingkatkan guna mendorong kesadaran perusahaan dalam memenuhi hak-hak karyawan.
Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan karyawan dengan memastikan bahwa THR dibayarkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manajemen perusahaan diharapkan mampu mengelola keuangannya dengan baik agar dapat memenuhi kewajiban tersebut tanpa menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungannya. Dalam situasi sulit seperti pandemi ini, kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan serikat pekerja menjadi krusial dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
