Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga angkat suara terkait rencana kenaikan PPN. PKS menolak keras kebijakan tersebut dengan alasan bahwa daya beli masyarakat sudah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Wakil Ketua Umum PKS, Hidayat Nur Wahid, menilai bahwa kenaikan PPN akan semakin membebani masyarakat dan menghambat pemulihan ekonomi. Partai berbasis agama ini menyoroti bahwa pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan daya beli masyarakat serta pemulihan ekonomi, bukan malah menaikkan beban konsumen melalui kenaikan PPN.
Perdebatan mengenai kenaikan PPN juga mendapat sorotan dari ekonom dan aktivis masyarakat sipil. Beberapa pihak menilai bahwa kenaikan PPN dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan menambah beban ekonomi, sementara yang lain menyoroti bahwa kebijakan tersebut seharusnya dikaji secara cermat agar tidak memberatkan rakyat.
Dalam pandangan ekonomi, kebijakan kenaikan PPN memang memiliki dampak yang perlu diperhatikan. Sisi positifnya, kenaikan PPN dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang mendalam serta komunikasi yang transparan antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
