Presiden Prabowo Subianto membentuk sejumlah kementerian dan lembaga pada kabinet Merah Putih 2024-2029. Keputusan tersebut mengundang perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk Kementerian Keuangan yang memastikan akan ada perombakan rencana kerja anggaran kementerian negara/lembaga (RKAKL) untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur pemerintahan tersebut.
Penambahan jumlah kementerian dan lembaga dalam kabinet Merah Putih merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Dalam perombakan struktur pemerintahan tersebut, Kementerian Keuangan dipercayakan untuk melakukan penyesuaian anggaran guna mendukung operasional dari masing-masing kementerian baru yang terbentuk.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menegaskan bahwa perubahan ini akan memengaruhi rencana kerja anggaran kementerian negara/lembaga (RKAKL) yang sudah disusun sebelumnya. "Kami akan melakukan evaluasi atas RKAKL masing-masing kementerian yang terdampak perubahan ini. Tujuannya adalah agar anggaran yang dialokasikan benar-benar efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga pemerintah," ujarnya.
Perombakan RKAKL ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga menerima alokasi anggaran yang proporsional dengan tugas dan fungsi baru mereka. Kementerian Keuangan akan bekerjasama dengan setiap kementerian untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang diberikan dapat mendukung program kerja yang telah ditetapkan.
Sebagai bagian dari proses ini, Kementerian Keuangan juga akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran yang digunakan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik dan efisien.
