Keputusan perombakan anggaran ini menjadi langkah strategis dari pemerintah untuk memastikan bahwa perubahan struktur pemerintahan dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Kementerian Keuangan sebagai leading sector dalam pengelolaan keuangan negara akan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya sebatas perubahan nama, tetapi juga dilengkapi dengan dukungan anggaran yang memadai.
Di sisi lain, perubahan struktur pemerintahan juga menimbulkan sejumlah tantangan. Proses perombakan anggaran harus dilakukan dengan cermat agar tidak menimbulkan ketimpangan dan penyalahgunaan anggaran di beberapa kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan harus memastikan bahwa evaluasi RKAKL dilakukan secara komprehensif untuk menghindari potensi risiko yang dapat muncul akibat perubahan struktur ini.
Dengan adanya penambahan jumlah kementerian dan lembaga dalam kabinet Merah Putih 2024-2029, Kementerian Keuangan menjadi garda terdepan dalam memastikan kelancaran implementasi perubahan struktur pemerintahan. Dengan adanya perombakan RKAKL, diharapkan alokasi anggaran yang diberikan mampu mendukung program kerja masing-masing kementerian dan lembaga. Hal ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam menyelaraskan anggaran dengan tugas dan fungsi baru dari setiap unit pemerintahan yang terbentuk.
Perombakan RKAKL ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan negara secara efisien dan efektif. Semua keputusan perubahan anggaran harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan transparansi guna memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
