Relaksasi automatic adjustment dilakukan sebagai respon terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2024, sebagaimana yang disampaikan oleh Deni dalam keterangan tertulis kepada awak media pada bulan Februari lalu.
Dalam hal ini, Perencanaan dan Penyusunan APBN harus dilakukan dengan cermat agar anggaran yang dialokasikan dapat diukur secara efektif dan efisien. Upaya-upaya mitigasi risiko seperti relaksasi automatic adjustment perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat muncul di masa depan.
Dengan adanya kewaspadaan yang lebih besar dalam melaksanakan kebijakan fiskal, diharapkan APBN mampu menjaga stabilitas ekonomi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi global. Selain itu, relaksasi automatic adjustment pun menjadi instrumen yang diperlukan dalam pengelolaan anggaran negara guna mendukung kegiatan yang prioritas nasional dan mendesak.
Pentingnya relaksasi automatic adjustment juga menggarisbawahi perlunya dialog yang terus-menerus antara pemerintah dan lembaga legislatif dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi keuangan negara. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan fiskal yang diambil dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Dengan demikian, peningkatan kualitas komunikasi antar lembaga dan pemangku kebijakan dapat berperan penting dalam mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran APBN. Diharapkan langkah-langkah yang diambil dalam relaksasi automatic adjustment tidak hanya memastikan kelangsungan kegiatan prioritas nasional, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai langkah proaktif, Menteri Keuangan memastikan bahwa proses relaksasi automatic adjustment dilakukan secara selektif dan transparan. Dalam hal ini, sinergi antara kementerian dan lembaga pemerintah, lembaga legislatif, serta pihak terkait lainnya menjadi penting dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini.
