“Kami tidak akan kompromi terhadap perusahaan yang melanggar hak normatif karyawan,” tegas Kepala Disnaker DKI Jakarta.
Perlu Ketegasan dan Transparansi
Pengamat ketenagakerjaan menilai perlunya langkah lebih tegas dari pemerintah terhadap perusahaan nakal, termasuk pengumuman terbuka terhadap perusahaan pelanggar sebagai bentuk sanksi sosial. Di sisi lain, perusahaan juga didorong untuk lebih transparan mengenai kondisi keuangannya jika memang tidak mampu membayar penuh.
