2. Rumah untuk Rakyat Miskin
Menteri Sirait juga menyinggung skema pembiayaan yang dibahas dalam rapat tersebut, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur. Perhatian khusus yang diberikan kepada mereka menunjukkan kesadaran pemerintah terhadap keragaman profesi dan tingkat penghasilan masyarakat Indonesia.
"Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau," ungkap Menteri Sirait.
Program pembangunan perumahan subsidi harus mampu memberikan jaminan kepemilikan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang beraktivitas di sektor informal. Oleh karena itu, perlu dirancang mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan ekonomi para pelaku usaha informal agar mereka juga bisa memiliki tempat tinggal yang layak.
3. Permudah IMB
Selain itu, perluasan akses perizinan pembangunan juga menjadi salah satu poin penting yang disorot dalam rapat tersebut. Upaya pemerintah untuk mempermudah proses perizinan, seperti penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 0%, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0%, serta penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar, diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan perumahan.
Dari sisi praktis, peningkatan efisiensi dalam proses perizinan juga akan berdampak positif pada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal dengan segera. Namun, tetap perlu diawasi agar proses tersebut tidak mengorbankan aspek keamanan dan kualitas bangunan.
