Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan program BPJS harus ada progran gotong royong. Termasuk dana bagi hasil dari pajak rokok untuk bisa menjadi salah satu solusi.
”Tidak itu saja, untuk pembahasan APBD tahun depan kami juga akan mengajak Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan hal ini. Agar semua kepala daerah itu memberikan perhatian pada program BPJS. Sehingga pada 2018, ada komitmen kepala daerah untuk menetapkan APBD,” ujar Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama Menko PMK Puan Maharani mengatakan, upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal BPJS Kesehatan efisiensi operasional BPJS Kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi sharing Pemda, melalui pajak rokok untuk pelayanan kesehatan, optimalisasi sharing BPJS Ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja.
