Selain itu, OJK juga berencana untuk melarang PP BNPL menawarkan skema pembayaran dengan bunga yang sangat tinggi atau terlalu memberatkan bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan upaya OJK untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih baik terhadap praktik bisnis yang merugikan. Aturan tersebut akan memberi pedoman yang jelas bagi PP BNPL dalam menetapkan besaran bunga dan biaya lain yang dikenakan kepada konsumen.
Tidak hanya itu, OJK juga akan mewajibkan PP BNPL untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen terkait dengan syarat, ketentuan, dan risiko yang terkait dengan penggunaan layanan PP BNPL. Dengan demikian, konsumen akan memiliki pemahaman yang lebih baik sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan ini.
Langkah OJK untuk mengatur skema PP BNPL merupakan langkah yang sangat tepat mengingat perkembangan pesat layanan keuangan digital di Indonesia. Dengan adanya aturan yang lebih ketat, diharapkan akan tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan berkembang, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Selain itu, diharapkan pula bahwa aturan ini dapat mengurangi potensi terjadinya masalah keuangan di masyarakat akibat penggunaan PP BNPL yang kurang bijaksana.
