Tampang.com - Masyarakat adat Kampung Cireundeu Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi selatan bersukacita. Mereka sumringah karena Penghayat Kepercayaan diakui dalam catatan kependudukan.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan pemohon atas pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi yang bertentangan dengan UUD 1945 tentang Agama. Dengan kata lain, penganut kepercayaan kini bisa mendapatkan kejelasan di kolom agama dalam KTP.
Paniten (humas) Masyarakat Kampung Adat Cireundeu, Asep Abas mengaku, sangat mengapresiasi putusan MK tersebut. Sebab, putusan pengabulan gugatan MK memberikan angin segar kepada warga Penghayat Kepercayaan, di seluruh Indonesia, khususnya bagi warga Kampung Adat Cireundeu.
”Kami ucapkan terima kasih banyak. Akhirnya kami bisa terakomodir apapun keyakinannya. Akhirnya diakui sebagai warga negara yang berdaulat, istilahnya tidak pilih kasih,” kata Asep di Bale Warga Kampung Adat Cireundeu, kemarin (8/11).
Menurut Asep, selama ini di Kampung Cireundeu ada 150 warga dari sekitar 75-80 kepala keluarga (KK) yang sudah wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Namun karena permasalahan pencantuman kolom agama pada KTP, maka warga adat kerap mendapat kesulitan dalam pengurusan keperluan administrasi negara.
”Dengan aturan baru ini, saya berharap warga kami dapat akses mudah dalam mengurus keperluan administrasi negara yang sah. Tolong jangan dipersulit lagi, masalah inilah, masalah itulah. Kan sekarang aturannya sudah jelas,” urainya.
Tidak hanya itu, Asep juga berharap setelah adanya putusan tersebut, setiap pemerintah daerah yang memiliki masyarakat adat yang berkeyakinan/penghayat kepercayaan juga ikut merespon dan segera memfasilitasi keperluan perubahan administrasi kependudukan.
