Eddy Martono menyatakan bahwa ini adalah kemenangan bagi industri kelapa sawit Indonesia yang selama ini merasa kebijakannya tidak dipertimbangkan dengan adil oleh UE. "WTO menyatakan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan UE harus terlebih dahulu dibicarakan dengan negara yang terkena dampaknya," ujar Eddy kepada CNBC Indonesia.
Namun, meskipun putusan tersebut menguntungkan Indonesia, Eddy juga mengingatkan bahwa langkah berikutnya adalah memastikan agar keputusan tersebut diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu dua bulan.
Jika adopsi ini terjadi, maka keputusan tersebut akan mengikat antara Indonesia dan Uni Eropa, dan UE akan diharuskan untuk menyesuaikan kebijakannya agar sesuai dengan aturan WTO. Eddy juga menyarankan agar Indonesia melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan UE, seperti yang dilakukan Malaysia, untuk menindaklanjuti hasil keputusan ini.
Proses hukum terkait sengketa ini bermula pada Desember 2019, ketika Indonesia menentang klasifikasi minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis kelapa sawit sebagai produk yang berisiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung.
Indonesia menganggap kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan merugikan ekspor kelapa sawit. Sengketa ini kemudian dibawa ke WTO pada bulan Desember 2019 dan setelah proses konsultasi yang gagal, sebuah panel dibentuk pada Juli 2020 untuk memutuskan sengketa tersebut.
Malaysia juga mengajukan sengketa serupa terhadap UE dengan nomor kasus DS600. Sengketa tersebut disidangkan oleh panel yang sama dengan DS593 yang dihadapi Indonesia.
Laporan yang dihasilkan dari sengketa tersebut diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada April 2024. Meskipun hasilnya menguntungkan Malaysia, negosiasi mengenai bagaimana UE harus mematuhi putusan ini masih berlangsung.
