Dalam hal ini, Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN, dan PT Timah Tbk memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pengelolaan aset tambang timah dilakukan secara transparan, adil, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan komitmen yang kuat dari pihak terkait, diharapkan aset tambang timah dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sementara itu, keterlibatan pihak swasta, masyarakat, dan pemerintah dalam pengelolaan tambang timah juga akan memberikan dampak positif dalam peningkatan perekonomian daerah dan nasional.
Penyerahan pengelolaan 5 smelter tambang timah kepada Kementerian BUMN merupakan langkah awal yang vital dalam memastikan keberlangsungan produksi tambang timah secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat sekitar. Sebagai aset penting bagi Indonesia, tambang timah memerlukan pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab dari semua pihak terkait untuk memastikan keberlangsungan produksi yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional.
Diharapkan bahwa langkah ini juga akan memberikan dorongan positif bagi pihak terkait dalam mengelola sumber daya alam lainnya, sehingga tata kelola sumber daya alam yang baik dan adil dapat terus diterapkan demi keberlangsungan lingkungan dan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Keberlanjutan tambang timah dapat menjadi contoh dalam penerapan tata kelola sumber daya alam yang baik dan adil bagi keberlangsungan ekonomi dan lingkungan di masa depan.
