Tampang.com | Inflasi yang tinggi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Sebagai respons, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan fiskal untuk mengatasi masalah ini. Namun, sejauh mana kebijakan fiskal tersebut dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang tertekan dengan harga barang yang terus meningkat?
Kebijakan Fiskal untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi
Kebijakan fiskal adalah salah satu alat utama pemerintah dalam mengelola perekonomian. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal termasuk dalam pengaturan pajak, pengeluaran negara, dan subsidi. Pemerintah telah meningkatkan subsidi bahan pokok, terutama untuk bahan bakar dan pangan, untuk meringankan beban masyarakat.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga telah menaikkan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terpapar dampak inflasi dan menjaga daya beli mereka.
“Pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk subsidi dan bantuan sosial. Namun, dampaknya tidak merata. Beberapa golongan masyarakat merasa bantuan yang diberikan tidak cukup signifikan,” kata Agus, seorang ekonom di Universitas Indonesia.
Inflasi dan Turunnya Daya Beli Masyarakat
Dampak inflasi yang tinggi, terutama pada barang-barang kebutuhan pokok, sangat terasa di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kenaikan harga pangan, energi, dan transportasi membuat banyak rumah tangga kesulitan mengatur pengeluaran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi Indonesia pada 2024 telah mencapai angka 5,2%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
