"Reformasi pajak dan spending dananya masih efektif karena digunakan untuk sektor produktif. Itu juga masih bisa menjadi dorongan," imbuhnya. Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi masyarakat juga menjadi perhatian bagi pemerintah. Untuk itu, menurutnya pemerintah juga berniat untuk meningkatkan jumlah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) agar bisa berdampak positif terhadap konsumsi masyarakat.
"Saat ini target pemerintah adalah proyek infrastruktur. Benefit infrastruktur masih butuh waktu sehingga harus menunggu proyek pembangunan jalan dan jembatan selesai baru akan terasa ke pertumbuhan ekonomi," tandasnya.
Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah sedang berupaya memperbanyak investasi di dalam maupun di luar negeri guna menyokong target pertumbuhan ekonomi 5,17 persen pada akhir tahun. Berbagai kebijakan untuk meningkatkan investasi di dalam negeri juga sudah dikeluarkan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi yang berjilid-jilid. Selain itu, harga komoditas sudah lebih baik diharapkan bisa membuat pertumbuhan ekonomi jadi semakin membaik.
”Investasi kita masih perlu diangkat lebih banyak lagi dan ekspor harus lebih tinggi lagi karena tinggal itu,” ujar JK di kantor Wakil Presiden.
Dia menuturkan belanja pemerintah melalui APBN dianggap sudah maksimum untuk menstimulus pertumbuhan. Misalnya dengan pembangunan infrastruktur jalan sehingga bisa menekan biaya logistik dan harga jadi lebih bersaing. ”Bisa memberikan pendapatan orang sehingga bisa meningkatkan konsumsi, sehingga bisa naik,” imbuh dia.
Di sektor perdagangan, pemerintah saat ini sedang mempercepat pembahasan 16 perjanjian perdagangan. JK menuturkan sudah bicara dengan Menteri Perdagangan untuk mempercepat perjanjian yang berdampak besar bagi ekonomi Indonesia. Misalnya Uni Eropa, Inggris, Turki, dan Australia.
Selama ini Indonesia masih kalah bersaing dengan negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan India dalam perjanjian perdagangan. Lantaran biaya masuk ke negara tersebut lebih rendah daripada Indonesia. ”Akibatnya orang memilih untuk membeli sawit dari Malaysia contohnya, jadi perdagangan kita agak kena,” tambah dia.
Pada Rabu (1/11) lalu memang ada pertemuan untuk membahas percepatan perjanjian perdagangan. Pemerintah memberikan prioritas pada tiga negara atau kawasan. Yakni Chile, Australia, dan Europian Free Trade Assosiation (EFTA) yang terdiri atas Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.
