Rekomendasi Agar Kebijakan Lebih Adil & Efektif
- Evaluasi secara berkala kebijakan satu pintu agar tidak merugikan pelaku usaha swasta.
- Kapasitas kuota impor yang fleksibel, disesuaikan kebutuhan dan kondisi pasar, bukan sekadar angka statis.
- Mekanisme harga wajar bagi SPBU swasta ketika membeli dari Pertamina agar margin tetap memungkinkan.
- Transparansi data impor, distribusi, dan stok agar semua pihak bisa mengawasi dan memastikan efisiensi.
- Kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, dan operator swasta dalam perencanaan logistik dan alokasi pasokan.
- Dukungan insentif atau kompensasi bagi SPBU swasta di lokasi terpencil atau area yang sulit distribusinya.
- Peningkatan kapasitas domestik seperti pembangunan kilang dan produksi lokal, sehingga ketergantungan impor BBM bisa ditekan jangka panjang.
Kebijakan impor BBM satu pintu di Indonesia adalah langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan kedaulatan energi. Namun, di balik niat baik itu, terdapat konsekuensi yang signifikan bagi SPBU swasta dari margin yang menipis, tantangan stok, hingga risiko usaha.
Agar kebijakan ini tidak menjadi beban, pemerintah perlu bersikap adaptif dan adil, memberi ruang pada mekanisme pasar agar SPBU swasta tetap kompetitif dan konsumen tetap punya pilihan. Jika dikelola dengan bijak, kebijakan ini bisa memadukan kepentingan stabilitas nasional dengan keadilan ekonomi bagi seluruh pelaku di hilir migas.
