Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena ekonomi oligarki semakin mencuat, terutama di negara-negara yang memiliki struktur politik yang rentan. Oligarki, yang berasal dari kata Yunani "oligos" yang berarti sedikit, merujuk pada kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok kecil individu atau keluarga. Dalam konteks ini, oligarki tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan politik, tetapi juga meluas ke dalam ranah ekonomi, di mana sekelompok elite mengendalikan sumber daya keuangan dan mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan mereka sendiri.
Salah satu karakteristik utama dari sistem oligarki adalah ketimpangan yang muncul akibat dominasi segelintir individu atas kekuasaan dan sumber daya. Dalam struktur oligarkis, hampir selalu ada hubungan yang erat antara uang dan politik. Para oligark dapat menggunakan kekayaan mereka untuk memengaruhi kebijakan yang menguntungkan mereka, sambil mengabaikan kebutuhan dan hak-hak rakyat. Ini menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit dipatahkan, di mana kekuasaan ekonomi dan politik saling menguatkan, mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas.
Di banyak negara, politik oligarki ditandai dengan lemahnya institusi demokrasi. Ketika birokrasi dan lembaga peradilan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan uang, keputusan yang diambil sering kali tidak berdasarkan kepentingan publik, tetapi lebih kepada kepentingan kelompok kecil yang menguasai kekayaan. Ini menyebabkan keputusan yang bias dan ketimpangan yang semakin menganga antara si kaya dan si miskin. Data menunjukkan bahwa di negara-negara dengan tingkat oligarki tinggi, terdapat prevalensi yang signifikan dari kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dasar.
