Salah satu contoh nyata adalah peningkatan pengaruh perusahaan besar dalam politik. Banyak perusahaan multinasional berusaha membangun jaringan pengaruh di kalangan legislator untuk memastikan regulasi yang menguntungkan bisnis mereka. Hal ini menciptakan kondisi di mana kepentingan korporasi mendominasi agenda politik, meninggalkan rakyat biasa tanpa suara dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Ini menimbulkan kecemasan akan hilangnya akuntabilitas publik, di mana kebijakan-kebijakan ekonomi lebih banyak berpihak pada oligarki daripada masyarakat luas.
Ketimpangan yang berkembang dalam ekonomi oligarki ini juga dapat dilihat melalui distribusi kekayaan. Di banyak negara, kekayaan terkonsentrasi pada kelompok kecil elit, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ketika kebijakan ekonomi dirancang untuk melindungi dan memperkaya kaum kaya, mereka menyiapkan jebakan bagi masyarakat untuk terus berjuang keluar dari kemiskinan atau ketidakberdayaan. Oligarki ekonomi dengan sendirinya menciptakan kelas-kelas sosial yang kian terpisah, di mana si kaya dan si miskin tidak dapat lagi berinteraksi dalam tingkat yang setara.
Lebih lanjut, oligarki juga dapat memanipulasi narasi publik melalui media yang mereka kendalikan. Dalam banyak kasus, media massa menjadi alat propagasi kepentingan oligark. Informasi yang disajikan sering kali terdistorsi untuk mendukung agenda politik dan ekonomi mereka, membuat kesadaran masyarakat terhadap isu-isu ketimpangan semakin kabur. Akibatnya, dukungan bagi perubahan struktur ekonomi dan politik menjadi minim karena ketidakpahaman masyarakat tentang keadaan yang sebenarnya.
