Sementara itu, anggota DPR Komisi V yang membidangi infrastruktur, Hendri Susanto, juga mendukung langkah ini.
"Yang terpenting adalah kualitas desainnya, bukan studi bandingnya. Kita bisa manfaatkan tenaga ahli di dalam negeri serta referensi daring untuk menghasilkan desain yang unggul," ujarnya.
Pembatalan studi banding ke Mesir, Turki, dan India untuk desain Gedung DPR-MA di IKN menjadi langkah strategis untuk mengefisienkan anggaran pembangunan. Pemerintah akan menggunakan referensi daring dan konsultasi dengan pakar arsitektur internasional sebagai alternatif.
Dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, desain gedung tetap akan mengalami revisi agar lebih modern namun tetap berkarakter Indonesia. Keputusan ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan proyek pembangunan tanpa pemborosan anggaran, serta memastikan bahwa IKN tetap menjadi kota masa depan yang memiliki identitas nasional yang kuat.
