Dalam rapat koordinasi bersama Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait revisi desain gedung DPR-MA di IKN.
"Presiden meminta agar desain, khususnya eksterior dan interior gedung sidang paripurna, lebih modern namun tetap mencerminkan ciri khas arsitektur Indonesia," ungkap AHY.
Prabowo juga menegaskan bahwa proyek ini harus tetap berjalan sesuai jadwal dengan pengelolaan anggaran yang efisien.
Keputusan pembatalan studi banding ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, terutama terkait efisiensi anggaran. Sejumlah pengamat menilai bahwa fokus pada sumber daya dalam negeri akan membantu mempercepat pembangunan IKN tanpa membebani APBN.
Ekonom pembangunan Dr. Fajar Sudrajat menyebut langkah ini sebagai keputusan bijak di tengah keterbatasan fiskal.
"Kita tetap bisa mendapatkan referensi desain dari luar negeri tanpa harus melakukan perjalanan fisik yang memakan biaya besar. Teknologi saat ini memungkinkan kita untuk mengakses banyak informasi dan berdiskusi langsung dengan pakar global," kata Fajar.
