Rencana studi banding ke Mesir, Turki, dan India untuk mencari referensi desain Gedung DPR dan Mahkamah Agung (MA) di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dibatalkan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan utama di balik keputusan ini.
"Setelah melakukan evaluasi, kami memutuskan untuk tidak melakukan studi banding langsung karena keterbatasan anggaran. Sebagai gantinya, referensi desain akan diperoleh melalui studi daring dan kerja sama dengan arsitek lokal maupun internasional," ujar Dody dalam konferensi pers, Senin (24/2/2025).
Sebagai pengganti studi banding ke luar negeri, tim perancang akan mengandalkan referensi digital dan konsultasi dengan pakar arsitektur internasional. Kementerian PU juga akan bekerja sama dengan sejumlah universitas dan lembaga riset dalam negeri untuk memastikan desain gedung modern, fungsional, dan tetap mencerminkan budaya Indonesia.
Dody menambahkan bahwa pendekatan ini lebih efisien secara anggaran dan tetap dapat menghasilkan desain yang optimal untuk kompleks yudikatif dan legislatif di IKN.
