Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi tantangan mahalnya pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di wilayah ini dihadapkan pada berbagai kendala, dan biaya pembangunan yang mahal ini pun menjadi hambatan dalam penyediaan infrastruktur yang merata antar wilayah. Hal ini tentunya menimbulkan disparitas atau kesenjangan secara ekonomi, sosial hingga budaya.
Wilayah timur Indonesia, yang meliputi provinsi-provinsi seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, rendahnya tingkat infrastruktur yang memadai seringkali menghambat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan infrastruktur yang buruk, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya menjadi terbatas. AHY menyadari bahwa tanpa perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur, masyarakat di wilayah timur akan terus terjebak dalam siklus kemiskinan.
Dalam rangka mengatasi masalah ini, AHY telah mengusulkan berbagai program inovatif. Salah satunya adalah pengembangan skema pembiayaan yang lebih fleksibel untuk proyek-proyek infrastruktur. Program ini dirancang untuk mendorong investasi dari sektor swasta sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah yang terbatas. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan swasta, diharapkan pembangunan infrastruktur di wilayah timur dapat dilakukan dengan lebih efisien dan berkelanjutan.
